Satu kabar yang menggembirakan di tengah perjalanan menuju Pemilu 2024 yang sudah di depan mata ialah berkurangnya isu politik identitas dan kabar bohong atau hoax.
Hal ini antara lain, karena masyarakat Indonesia semakin dewasa dan memetik pelajaran berharga dari dua pemilu sebelumnya yang diwarnai oleh isu-isu identitas dan hoax.
Demikian antara lain dikatakan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria dalam keterangannya, Rabu (31/1).
“Kita cukup mau apresiasi hal itu," ujar Nezar.
Nezar mengatakan, media sosial memungkinkan penyebaran hoax berlangsung dengan sangat cepat dan mempengaruhi persepsi masyarakat dalam kontestasi politik yang masih berlangsung.
"Kita bersyukur kali ini kelihatannya politik identitas tidak lagi menjadi wacana dominan dalam perbincangan-perbincangan atau persaingan-persaingan di tengah pilpres ataupun pileg kali ini," ujarnya lagi.
Dalam keterangan itu, Nezar mengatakan, sejak 1 Juli 2023 hingga 24 Januari 2024, Kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 195 isu hoax terkait pemilu yang tersebar pada 2.825 konten. Dari jumlah tersebut, 1.546 konten telah ditindaklanjuti.
Dia juga mengingatkan agar semua pihak berhati-hati terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pembuatan dan penyebaran hoax semakin mudah dan cepat.
"Dulu (Pemilu 2019) ada beberapa hoaks menggunakan AI, tetapi waktu itu masih mudah dikenali. Sekarang, jauh lebih smooth karena generative AI yang mampu menghasilkan teks juga suara serta gambar sangat coherence, smooth, sehingga kita agak sulit membedakan dengan yang asli," jelas Nezar.
Hal lain yang perlu diwaspadai adalah penggunaan teknologi AI seperti deepfake.
"Pemanfaatan AI seperti deepfake untuk pembuatan konten hoaks menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi dan ditanggulangi bersama," ucap dia.
Nezar juga mengatakan Kominfo melibatkan penyelenggara platform media sosial seperti Google, Facebook, TikTok, dan Instagram untuk mengantisipasi penyebaran hoax.
“Kita punya satu jaringan koordinasi dengan semua platform walaupun mereka punya satu mekanisme sendiri untuk mengantisipasi penyebaran hoax,” tutur Nezar.
Ia menjelaskan penyelenggara platform digital bergerak lebih dulu mengantisipasi hoaks yang menyebar dalam platform melalui saluran aduan sesuai dengan community guidelines masing-masing.
"Di lini pertama, mereka proaktif untuk melakukan pengawasan. Lini kedua, pengawasan yang lebih luas lagi dari masyarakat yang melibatkan misalnya ada KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya."
"Sedangkan lini ketiga, bersama-sama bersepakat konten yang mengandung fitnah yang bisa memecah belah bangsa harus diredam dengan satu kerja sama yang lebih luas," demikian Nezar. 
