Berita

Penyalahgunaan Profesi Wartawan Tak Diproses Lewat Dewan Pers

Laporan: Tim Redaksi JMSI
KOMENTAR
post image

Dewan Pers mensosialisasikan peraturan kerja sama Dewan Pers  dan Polri, Kamis, 14 Desember 2023. Aturan itu turunan dari MoU Dewan Pers dan Polri untuk menegakkan kebebasan dan keadilan terhadap kerja-kerja jurnalistik.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, menjelaskan peraturan itu sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa pers berupa pembagian penanganan antara Dewan Pers dan Polri dalam menghadapi pers.

Berita Terkait


Sengketa pers menyoal karya atau produk jurnalistik sebagai kewenangan dewan pers. Dalam mekanismenya, penyelesaian sengketa pers mempertimbangkan etika jurnalistik dan badan hukum media.

"Jika penyalahgunaan profesi wartawan tidak diselesaikan melalui dewan pers, itu ranahnya kepolisian," ujarnya.

Sementara profesi wartawan yang dilindungi undang-undang kerap dimanfaatkan untuk tindakan yang menyalahi hukum seperti memeras. Masalah tersebut bukan lagi persoalan yang harus diselesaikan melalui Dewan Pers.

Sementara itu, Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri, Brigjen Iwan Kurniawan, mengatakan pihaknya memiliki kewajiban untuk menerima setiap laporan dan aduan masyarakat. Sehingga, jika ada laporan terkait sengketa produk jurnalistik tidak bisa menolak.

Atas kerjasama itu, polisi akan berkoordinasi dengan dewan pers atas laporan yang masuk. Polisi juga diperkenankan melakukan pertukaran data dengan dewan pers terkait laporan yang diterima.

Jika laporan termasuk kategori karya atau laporan jurnalistik, maka diserahkan ke Dewan Pers. "Sementara jika laporan termasuk penyalahgunaan profesi maka dilanjutkan ke penyelidikan dan penyidikan," demikian katanya.

Foto Lainnya

JMSI: Perpres 32/2024 Jangan Disalahartikan Hanya Urusan Business to Business

Sebelumnya

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Berikutnya

Artikel Berita