Di tahun 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatikan mencatat setidaknya ada 43 ribu media online yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Hal ini patut disambut gembira karena berarti membuka ruang publik sebagai indikasi demokrasi. Namu di sisi lain, pengelolaan yang kurang profesional membuat tidak jarang ada ekses negatif seperti penyebaran berita tidak faktual dan ujaran kebencian.
Berita Terkait
Karena itulah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut baik kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang didisain memiliki daya jangkau hingga ke kabupaten dan kota.
Sambutan dan dukungan ini disampaikan Ketua Umum PWI Atal S. Depari ketika menerima kunjungan Plt. Ketua Umum JMSI Mahmud Marhaba di kantor PWI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/2). Mahmud didampingi pemegang mandat JMSI Gorontalo, Ridwan Mooduto.
Dalam pertemuan itu, Mahmud menjelaskan bahwa mandat pembentukan JMSI di tingkat provinsi telah diberikan kepada pengelola media siber dari 21 provinsi.
Tidak sedikit di antaranya yang merupakan pengurus dari organisasi sejenis yang memutuskan untuk hengkang bersama-sama dengan anggota.
Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, beberapa pengelola media siber dari beberapa provinsi lain juga mengajukan kesediaan untuk membangun JMSI di provinsi mereka.
“Animo pengelola media siber di provinsi lain sangat tinggi. Ini karena sama kita sadari bahwa perusahaan media siber di daerah membutuhkan wadah yang benar-benar bisa membantu mereka meningkatkan profesionalisme,” ujar Mahmud Marhaba.
Adapun Atal S. Depati mengatakan, dirinya mendorong agar JMSI dapat menjalar ke seluruh pelosok nusantara.
“Ini penting karena jumlah media online sangat banyak,” ujarnya.
“Kehadiran JMSI sangat penting dan harus lebih berperan secara nyata agar perusahaan pers khususnya media siber dapat lebih maju dan professional,” sambung Atal.
Dalam pertemuan itu, Atal S. Depari juga mengklarifikasi kabar yang mengatakan pihaknya ikut campur dalam persoalan organisasi perusahaan media siber.
Menurut Atal S. Depari, dirinya tidak pernah menggunakan organisasi yang dipimpinnya untuk melawan kehadiran JMSI.
“Itu hoax dan saya tak pernah telepon siapapun (pengurus PWI di daerah),” demikian Atal S. Depari.
Justru, kata dia lagi, PWI dan JMSI harus bekerja sama meningkatkan mutu wartawan Indonesia. 
