Berita

Kritisi RKUHP, Wartawan Harus Berperan Aktif Jaga Kemerdekaan Pers

Laporan: Tim Redaksi JMSI
KOMENTAR
post image
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana saat membuka Uji Kompetensi Wartawan Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo, Selasa (2/8).

Pers Indonesia saat ini menghadapi sejumlah isu aktual. Salah satunya adalah kemerdekaan pers.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana saat membuka Uji Kompetensi Wartawan Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo, Selasa (2/8).
 
“Tantangan pers saat ini adalah kemerdekaan pers. Ini sangat berhubungan dengan uji kompetensi wartawan,” ujar Yadi.

Berita Terkait


“Wartawan harus aktif jaga kemerdekaan pers,” sambungnya.

Yadi menjelaskan menyebutkan ada ancaman kemerdekaan pers pada draft Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ada 8 cluster  keberatan terhadap draft tersebut yang teridiri dari 18-19 pasal.

Untuk itu, Yadi menjelaskan Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik dan bertentangan dengan yang terkandung dalam UU Pers 40/1999 dihilangkan.

Pasal 2 UU Pers 40/1999 berbunyi, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

“Freedom of press lahir krena kualitas pers yang baik, mari kita sama-sama membuat pers kita lebih baik lagi, sehingga semakin memanfaat bagi masyarakat,” imbuh Yadi.

Perlu diketahui Dewan Pers sudah melakukan dialog dengan Menkopolhukam dan Kementrian  Hukum  dan HAM untuk menyampaikan poin poin yang bisa menjerat kemerdekaan pers. Dalam waktu dekat akan berdialog dengan Komisi III DPR RI.

Foto Lainnya

Pertemuan KADIN Jabar dan JMSI: Indonesia Berpeluang Merajai Pasar Dunia, Tapi Ada Syaratnya

Sebelumnya

Usul Perbaikan RKUHP dari Dewan Pers Wajib Dibahas dalam Rapat DPR

Berikutnya

Artikel Berita