Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang sedang digalakkan Dewan Pers dapat membangun kesetaraan keterampilan di kalangan wartawan di tanah air.
Demikian antara lain disampaikan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana ketika memberikan sambutan dalam UKW yang digelar di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Selasa (2/8).
Berita Terkait
UKW yang diikuti 54 peserta tersebut diselenggarakan bersama oleh Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Dalam teori pers libertarian yang menjamin kebebasan berekspresi, konsep pers berada dalam posisi free market place of ideas dan dikontrol dengan self righting process of truth,” ujarnya.
“Artinya, pers tidak lagi dilarang mengritik pemerintah, tetapi dilarang untuk menyebarkan berita bohong, informasi fitnah, menghasut dan merugikan seseorang, termasuk di sini berita asusila. Dalam konsep ini, pers menjadi instrumen penting kontrol sosial dan sebagai alat yang mempertemukan,” ujar Yadi.
Sambung Yadi, self righting process of truth saja tidak cukup.
“Dalam UU Pers 40/1999 dan KEJ, konsep pers kita lebih kepada tanggung jawab sosial. Apa penyebabnya? Kebebasan yang kebablasan akan melahirkan penyimpangan. Konsep ini lebih mengedepankan persoalan etik dan tanggung jawab dalam kebebasan,” imbuh Yadi lagi.
Dia mengingatkan pers dilarang memberitakan hoax, berita cabul, bohong, dan merugikan masyarakat. Pers memiliki kode etik jurnalistik, diberi kebebasan tapi harus bertanggungjawab.
“Tantangan pers saat ini adalah kemerdekaan pers. Ini sangat berhubungan dengan uji kompetensi wartawan. Freedom of press lahir krena kualitas pers yang baik, mari kita sama-sama membuat pers kita lebih baik lagi, sehingga semakin memanfaat bagi masyarakat,” imbuh Yadi.
Wali Kota Gotontalo Marten Taha yang hadir dalam pembukaan UKW mengapresiasi kegiatan yang digelar di Gorontalo ini.
“Kami sangat mendukung uji kompetensi wartawan dan karena wartawan baik koran, televisi, online atau radio harus memiliki kompetensi karena berperan menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat,” ujar Marten.
Marten menambahkan, “Kontribusi wartawan, kontribusi media kepada kami, tak ternilai. Pers menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat Harus diingat pers adalah pilar keempat dalam pembangunan politik di Indonesia.”
Marten mengingatkan, agar dalam menjalankan tugasnya wartawan selalu melakukan check and recheck dan cross-check. 
